DERAPWAKTU.COM, JAKARTA – Dinamika politik di DPR RI terkait posisi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memasuki babak baru. 

Sebanyak 120 anggota DPR RI dari delapan fraksi secara resmi mengajukan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk memproses dugaan Gibran tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai wakil presiden.

Pengajuan tersebut diserahkan kepada pimpinan DPR RI dalam pertemuan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026). Seluruh delapan fraksi di DPR tercatat memiliki anggota yang ikut mengusulkan penggunaan hak konstitusional tersebut.

Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa bersama Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurizal menerima penyampaian usulan dari perwakilan anggota lintas fraksi.

Dalam keterangannya kepada wartawan, Saan mengonfirmasi bahwa berdasarkan dokumen dan tanda tangan yang telah direkap, jumlah pengusul mencapai 120 orang.

"Total 120 anggota dari delapan fraksi mengusulkan untuk menyatakan hak menyatakan pendapat," kata Saan.

Ia merinci, pengusul berasal dari Fraksi PDI Perjuangan sebanyak 14 orang, Golkar 11 orang, Gerindra 11 orang, NasDem 19 orang, PKB 18 orang, PKS 28 orang, PAN satu orang, dan Demokrat 18 orang.

Jumlah tersebut telah melampaui persyaratan minimal pengajuan HMP, yakni sedikitnya 25 anggota DPR dari lebih dari satu fraksi.


Pimpinan DPR Pastikan Usulan Ditindaklanjuti

Saan menegaskan pimpinan DPR menghormati hak konstitusional para anggota dewan yang mengajukan HMP. Dokumen yang telah diterima selanjutnya akan diproses melalui mekanisme kelembagaan DPR.

Menurutnya, usulan tersebut akan dibawa terlebih dahulu ke rapat pimpinan DPR, kemudian diteruskan ke Badan Musyawarah (Bamus) atau rapat konsultasi pengganti Bamus.

Saan juga memastikan pengajuan HMP tersebut akan masuk dalam agenda rapat paripurna DPR RI pada Kamis (12/11/2026).

"Di rapat paripurna ini akan kami teruskan dan berdasarkan jadwal, rapat paripurna itu kita besok akan lakukan," ujarnya.

Dalam penjelasannya, Saan menyebut usulan tersebut merujuk pada Pasal 79 ayat (4) huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3.

Ketentuan tersebut mengatur hak DPR untuk menyatakan pendapat terhadap dugaan Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum atau tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Dengan demikian, pimpinan DPR telah menerima pengajuan tersebut dan memastikan proses berikutnya berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan. DPR RI +2


MPR: Proses Masih di DPR

Sementara itu, Wakil Ketua MPR RI Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul turut memberikan tanggapan mengenai perkembangan usulan pemakzulan Gibran.

Ia menyebut proses tersebut masih berada di DPR dan belum sampai ke MPR.

Menurut Bambang, MPR merupakan tahapan terakhir dalam mekanisme pemberhentian presiden atau wakil presiden. 

Karena itu, pihaknya belum akan masuk ke pembahasan lebih jauh sebelum ada keputusan dan proses lanjutan dari DPR.

"Bolanya belum sampai sana. Itu MPR adalah kamar terakhir, di DPR ini, hak menyatakan pendapat itu kamarnya di ujung sana. Jadi enggak perlu komentar. Nanti kita tunggu bola itu," kata Bambang di Kompleks Parlemen, Rabu (11/11/2026).

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa proses pemakzulan belum sampai pada tahap pembahasan di MPR. detiknews


Bukan Berarti Gibran Langsung Dimakzulkan

Meski telah mendapatkan dukungan 120 anggota DPR lintas fraksi, pengajuan HMP tidak serta-merta membuat Gibran kehilangan jabatan sebagai wakil presiden.

Masih terdapat sejumlah tahapan konstitusional yang harus dilalui.

Berdasarkan Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945, pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden harus melalui mekanisme DPR, pemeriksaan Mahkamah Konstitusi (MK), hingga keputusan MPR.

Apabila usulan HMP mendapatkan persetujuan dalam rapat paripurna, DPR dapat membentuk panitia khusus (pansus) untuk mendalami materi dan bukti yang diajukan.

Pansus memiliki waktu kerja paling lama 60 hari. Hasil pembahasannya kemudian disampaikan dalam rapat paripurna untuk mendapatkan keputusan DPR.

Jika DPR menyetujui pendapat bahwa wakil presiden tidak lagi memenuhi persyaratan jabatan, keputusan tersebut dapat diteruskan kepada MK untuk diperiksa dan diputus.

Apabila MK menyatakan pendapat DPR terbukti, proses dapat dilanjutkan ke MPR untuk memutuskan usulan pemberhentian.

Dalam sidang MPR, keputusan pemberhentian harus memenuhi persyaratan kehadiran sekurang-kurangnya tiga perempat anggota dan persetujuan sekurang-kurangnya dua pertiga anggota yang hadir.

Dengan demikian, agenda rapat paripurna DPR pada Kamis (12/11/2026) merupakan tahapan awal untuk memproses usulan tersebut, bukan keputusan akhir mengenai pemberhentian Gibran. JDIH DPR RI +2


Polemik Dokumen Pendidikan Menjadi Pangkal Persoalan

Pengajuan HMP ini berkaitan dengan polemik dokumen pendidikan Gibran yang sebelumnya berkembang melalui proses hukum.

Para pengusul mendasarkan pendapatnya pada perkembangan putusan MK dan MA terkait dokumen pendidikan yang digunakan Gibran untuk memenuhi persyaratan pencalonan sebagai wakil presiden pada Pilpres 2024.

Dalam pertimbangannya, MK menyebut tidak menemukan bukti meyakinkan mengenai ijazah, sertifikat, atau diploma pendidikan luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan SMA atau sederajat.

Sementara itu, MA melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 mengabulkan kasasi terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran dan memerintahkan pencabutan surat tersebut.

Rangkaian perkembangan hukum tersebut kemudian menjadi salah satu landasan argumentasi politik para anggota DPR yang mengusulkan HMP.

Kini, perhatian publik tertuju pada rapat paripurna DPR, Kamis (12/11/2026). Forum tersebut akan menjadi penanda dimulainya tahapan formal pembahasan usulan penggunaan hak anggota DPR terkait posisi Gibran sebagai wakil presiden. 

(derapwaktu.com/banyulangit)