DERAPWAKTU.COM, BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) mulai memetakan program lintas sektor untuk 2027 agar kegiatan pemberdayaan masyarakat tidak menumpuk pada sasaran yang sama, sementara wilayah lain belum tersentuh program serupa.

Upaya itu dibahas melalui Rapat Koordinasi (Rakor) Lintas Sektor Program Kerja TP PKK Provinsi Kalsel Tahun Anggaran 2027 yang mempertemukan TP PKK dengan perangkat daerah lingkup Pemprov Kalsel, Selasa (2/9/2026).

Ketua TP PKK Provinsi Kalsel Hj Fathul Jannah Muhidin mengatakan, pemetaan diperlukan karena 10 Program Pokok PKK selama ini bersinggungan dengan berbagai program dan kegiatan perangkat daerah.

Menurutnya, tanpa koordinasi sejak tahap perencanaan, terdapat potensi sejumlah perangkat daerah menjalankan kegiatan dengan sasaran dan lokasi yang sama.

“Jangan sampai sasaran yang sama didatangi oleh dua atau tiga kegiatan serupa dalam satu tahun, sedangkan desa atau kelurahan lain belum tersentuh sama sekali. Keadaan inilah yang ingin kita perbaiki melalui rapat kita hari ini,” ujar Fathul Jannah.

Karena itu, setiap perangkat daerah diminta menyampaikan rencana kegiatan 2027 yang memiliki keterkaitan dengan 10 Program Pokok PKK. Tidak hanya jenis kegiatannya, tetapi juga sasaran, lokasi dan perkiraan waktu pelaksanaan.

Data tersebut selanjutnya menjadi dasar untuk mengintegrasikan kegiatan yang memiliki sasaran dan lokasi sama.

Dengan pola itu, sumber daya pemerintah diharapkan tidak habis pada lokasi yang sama, tetapi dapat dialihkan untuk memperluas jangkauan program ke kabupaten/kota maupun wilayah yang belum memperoleh layanan.

“Ke depan kita ingin SKPD dengan Program PKK serupa bisa bekerja bersama, agar lebih efisien dan menjangkau masyarakat Kalsel lebih luas lagi,” katanya.


Kegiatan Didorong Turun ke Daerah

Selain menghindari tumpang tindih program, TP PKK Kalsel mendorong agar pelaksanaan kegiatan lebih banyak dilakukan langsung di kabupaten/kota.

Fathul Jannah menilai pelaksanaan di daerah dapat membuka ruang lebih besar bagi kader PKK untuk terlibat sekaligus mendekatkan manfaat program kepada masyarakat.

“Untuk pelaksanaan kegiatan PKK, usahakan agar langsung datang atau dilaksanakan di kabupaten/kota agar kader yang mengikuti bisa lebih banyak jumlahnya,” ujarnya.

Sejumlah perangkat daerah kemudian memaparkan rencana kegiatan yang dapat disinergikan dengan 10 Program Pokok PKK.

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, misalnya, menyiapkan program berkaitan dengan ketahanan pangan keluarga, kegiatan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA), pembinaan ketahanan keluarga serta peninjauan dan verifikasi lomba Aku Hatinya PKK.

Dinas Perkebunan dan Peternakan juga melanjutkan dukungan melalui Gerakan Minum Susu, Makan Telur dan Makan Olahan Daging Ayam.

Sementara Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana memiliki program yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pencegahan perkawinan anak, perlindungan dari kekerasan seksual hingga penguatan keluarga.

Sinergi juga mencakup sektor kesehatan, sosial, pendidikan, perumahan dan permukiman, kelautan dan perikanan, koperasi dan UMKM, perdagangan, komunikasi dan informatika, serta ketenteraman dan perlindungan masyarakat.

Dengan cakupan lintas sektor tersebut, 10 Program Pokok PKK diharapkan tidak berjalan sebagai kegiatan yang terpisah, melainkan menjadi bagian dari program pembangunan daerah, mulai pemberdayaan ekonomi keluarga, ketahanan pangan, kesehatan dan pendidikan hingga perlindungan keluarga dan peningkatan kualitas lingkungan.


Masuk dalam Perencanaan APBD 2027

Kepala BPKAD Provinsi Kalsel menyampaikan, program dan kegiatan yang berkaitan dengan 10 Program Pokok PKK telah diakomodasi melalui perangkat daerah.

Namun, karena penyusunan Raperda APBD Tahun Anggaran 2027 masih berlangsung, perangkat daerah masih memiliki kesempatan melakukan pengecekan terhadap kegiatan yang beririsan dengan program PKK.

BPKAD selanjutnya akan melakukan verifikasi khusus terhadap program dan kegiatan PKK yang terdapat pada masing-masing perangkat daerah.

Hasil rakor akan dihimpun Sekretariat TP PKK Provinsi Kalsel dalam bentuk matriks kegiatan bersama tahun 2027.

Matriks tersebut nantinya menjadi salah satu acuan penyusunan rencana kerja TP PKK Provinsi Kalsel sekaligus bahan pembinaan bagi TP PKK kabupaten/kota hingga tingkat dasawisma.

Fathul Jannah mengatakan, rakor tersebut menjadi tahap awal untuk membangun pola kerja yang lebih terkoordinasi antara TP PKK dan perangkat daerah.

“Setelah rakor hari ini, dan telah diketahui apa saja yang masih kurang dan menjadi catatan untuk pelaksanaan Program Pokok PKK di tahun 2027, selanjutnya untuk dapat didiskusikan lagi antara SKPD dengan pokja-pokja terkait,” katanya.

Ia berharap seluruh perangkat daerah yang memiliki keterkaitan dengan 10 Program Pokok PKK dapat merealisasikan program secara optimal. Sementara perangkat daerah lainnya diharapkan tetap memberikan dukungan terhadap kegiatan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di Kalsel.

“Harapan kita semoga semua SKPD yang terkait di 10 Program PKK dapat berjalan dengan baik untuk realisasinya, dan yang tidak terkait bisa dapat memberikan dukungan kepada pelaksanaan kegiatan PKK,” pungkasnya.

(derapwaktu.com/ran/adpim)


Foto: Septian Saputra/Biro Adpim