DERAPWAKTU.COM, JAKARTA – Babak baru polemik politik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka resmi bergulir. 

Gibran mendatangi Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026), untuk menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Kedatangan Gibran sekitar pukul 11.15 WIB itu sekaligus mengakhiri spekulasi mengenai kepastian surat pengunduran diri yang sehari sebelumnya ramai diberitakan. 

Ketua MPR Ahmad Muzani mengonfirmasi bahwa surat tersebut telah diterima langsung dalam pertemuan tertutup yang berlangsung sekitar 20 menit.

Namun, ada hal yang menjadi perhatian dari pertemuan tersebut. Gibran disebut tidak banyak berbicara dan tidak menyampaikan alasan pengunduran dirinya kepada pimpinan MPR.

Menurut Muzani, Gibran hanya menyampaikan maksud kedatangannya untuk menyerahkan surat pengunduran diri serta meminta agar prosesnya segera ditindaklanjuti oleh MPR.

“Beliau tidak menyampaikan banyak hal. Beliau menyampaikan maksud kedatangannya adalah untuk menyampaikan surat pengunduran diri dan meminta agar proses pengunduran diri tersebut segera diproses oleh majelis,” kata Muzani kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Kamis.

Pernyataan Muzani tersebut menjadi konfirmasi resmi bahwa surat pengunduran diri Gibran telah masuk ke lembaga yang memiliki kewenangan konstitusional dalam proses pengisian jabatan wakil presiden apabila terjadi kekosongan.


Bertemu Prabowo Sebelum Menuju Senayan

Sebelum mendatangi Gedung MPR, Gibran terlebih dahulu menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad membenarkan pertemuan tersebut. 

Ia menyebut Gibran sedang bertemu Presiden dan setelah itu direncanakan menuju Senayan untuk bertemu pimpinan MPR.

Pertemuan Prabowo dan Gibran berlangsung tertutup. Dasco mengaku belum mengetahui secara terperinci isi pembicaraan keduanya.

Sebelumnya, Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi juga telah membenarkan kabar bahwa Gibran mengajukan pengunduran diri dari jabatan wakil presiden. Informasi itu disampaikan Budi Arie pada Rabu (11/11/2026).

Dengan penyerahan surat secara langsung kepada pimpinan MPR pada Kamis siang, proses pengunduran diri tersebut kini memasuki tahapan kelembagaan.


MPR Siapkan Proses Penentuan Wakil Presiden Pengganti

Setelah menerima surat Gibran, Ahmad Muzani mengatakan pimpinan MPR segera menggelar rapat untuk menentukan langkah berikutnya.

MPR juga akan mengadakan rapat gabungan yang melibatkan pimpinan fraksi-fraksi MPR dan kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Muzani menjelaskan, berdasarkan ketentuan konstitusi, MPR memiliki waktu paling lambat 60 hari untuk menetapkan wakil presiden definitif yang baru.

Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto memiliki waktu 14 hari sejak menerima surat permintaan dari MPR untuk mengajukan dua nama calon wakil presiden pengganti.

Mekanisme tersebut merujuk pada Pasal 8 ayat (2) UUD 1945. Ketentuan itu menyatakan bahwa apabila jabatan wakil presiden kosong, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.

Dengan demikian, pengisian posisi wakil presiden bukan dilakukan melalui penunjukan langsung oleh Presiden. Ada tahapan konstitusional yang harus dilalui hingga MPR menetapkan pengganti.


Jokowi: Jabatan Politik itu Sementara

Di tengah perkembangan tersebut, Presiden ke-7 RI Joko Widodo turut memberikan tanggapan mengenai pengunduran diri putra sulungnya.

Saat ditemui di kediamannya di Solo, Jawa Tengah, Kamis (12/11/2026), Jokowi menyebut dinamika dalam jabatan politik merupakan hal yang biasa. 

Ia mengaku telah berpesan kepada Gibran bahwa jabatan politik tidak bersifat permanen.

“Iya, dalam jabatan politik itu pasti ada dinamika politik, itu biasa, itu biasa. Jadi saya sudah pesan ke Mas Gibran bahwa jabatan itu sementara. Jabatan itu adalah sementara,” kata Jokowi.

Meski demikian, Jokowi menegaskan dirinya tetap mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, terutama program-program yang berpihak kepada kepentingan masyarakat luas.

Pernyataan Jokowi tersebut menjadi respons publik pertama yang cukup menonjol dari lingkaran keluarga Gibran setelah kabar pengunduran diri mencuat.


Pengunduran Diri Terjadi di Tengah Usulan HMP DPR

Perkembangan ini tidak dapat dilepaskan dari dinamika politik di DPR. Sehari sebelum Gibran menyerahkan surat kepada MPR, sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi telah mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik persyaratan Gibran sebagai wakil presiden.

Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menyatakan usulan tersebut telah memenuhi persyaratan untuk dibawa ke tahapan pembahasan kelembagaan.

Usulan HMP itu berkaitan dengan dugaan bahwa Gibran tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai wakil presiden, sebagaimana substansi yang diajukan para pengusul. 

Namun, hal tersebut masih merupakan materi dan pendapat politik para anggota DPR, bukan keputusan hukum yang telah menetapkan Gibran bersalah atau tidak memenuhi syarat.

DPR sebelumnya menjadwalkan pengumuman usulan penggunaan HMP dalam rapat paripurna Kamis (12/11/2026) pukul 14.00 WIB.

Artinya, pada hari yang sama, terdapat dua perkembangan penting di parlemen: proses pengunduran diri Gibran yang telah disampaikan langsung kepada MPR dan agenda DPR terkait usulan HMP.

Keduanya merupakan jalur kelembagaan yang berbeda. 

Pengunduran diri merupakan langkah yang diajukan Gibran sendiri, sedangkan HMP merupakan hak konstitusional DPR yang diusulkan oleh para anggotanya.

Hingga informasi ini disusun, belum ada keterangan resmi mengenai hasil rapat paripurna DPR yang dijadwalkan berlangsung pukul 14.00 WIB.


Polemik Ijazah Menjadi Latar Belakang Krisis Politik

Polemik mengenai persyaratan pendidikan Gibran menjadi salah satu latar belakang munculnya desakan politik tersebut.

Perdebatan menguat setelah muncul perkembangan putusan pengadilan terkait dokumen pendidikan yang digunakan dalam proses pencalonan Gibran pada Pilpres 2024. 

Persoalan itu kemudian menjadi materi yang dibawa oleh sejumlah anggota DPR dalam usulan HMP.

Sebelumnya, Gibran juga pernah menyampaikan bahwa dirinya menghormati kritik dan masukan masyarakat serta tidak ingin dinamika yang berkembang berubah menjadi polemik politik berkepanjangan.

Kini, setelah surat pengunduran diri diserahkan kepada MPR, perhatian publik bergeser pada proses konstitusional berikutnya: bagaimana MPR menindaklanjuti surat tertersebut.

Kapan status pengunduran diri diproses secara kelembagaan, serta siapa dua nama yang nantinya akan diajukan Presiden Prabowo untuk mengisi posisi wakil presiden.

Peristiwa Kamis ini bukan sekadar kedatangan seorang pejabat ke Kompleks Parlemen. 

Penyerahan surat tersebut membuka proses ketatanegaraan yang akan menentukan kelanjutan jabatan wakil presiden sekaligus menjadi ujian bagi mekanisme pergantian kepemimpinan nasional berdasarkan konstitusi.

(derapwaktu.com/banyulangit)