DERAPWAKTU.COM,  BANJARMASIN — Surat Keputusan (SK) kepengurusan bukan menjadi akhir dari proses pembentukan struktur Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Tanah Laut. Justru setelah SK diterima, pekerjaan rumah organisasi mulai dikebut.

Ketua DPC PKB Tanah Laut, HM Zazuli atau H Uli menerima SK kepengurusan DPC pada momentum tasyakuran Hari Lahir (Harlah) ke-28 PKB Kalimantan Selatan di Banjarmasin, Sabtu (8/8/2026).

Penyerahan SK tersebut menjadi penanda dimulainya tahapan konsolidasi kepengurusan baru PKB di daerah, termasuk memastikan struktur organisasi berjalan hingga tingkat kecamatan dan ranting.

Sebelumnya, Ketua Umum DPP PKB telah mengukuhkan para ketua DPC terpilih di Jakarta pada 23 Juli 2026. 

Setelah pengukuhan itu, tim formatur yang terdiri dari unsur DPW, ketua terpilih dan sekretaris terpilih menyusun struktur kepengurusan secara lengkap.

Sekretaris DPW PKB Kalsel, Hilyah Aulia, mengatakan seluruh DPC telah menerima SK. Namun, struktur tersebut masih harus diperkuat dan dilengkapi hingga tingkat bawah.

“Alhamdulillah, semua DPC menerima SK hari ini. Ini adalah langkah awal untuk membenahi struktur kepengurusan. Kami masih harus melengkapi beberapa posisi sampai ke tingkat ranting,” ujar Hilyah.


H Uli: SK Bukan Sekadar Administrasi

Bagi H Uli, SK tersebut menjadi pijakan untuk menjalankan konsolidasi bersama seluruh jajaran pengurus dan kader PKB Tanah Laut.

Ia menilai kekuatan partai tidak mungkin dibangun hanya oleh ketua atau segelintir pengurus. Soliditas seluruh kader menjadi modal penting untuk menjalankan organisasi sekaligus menghadirkan manfaat bagi masyarakat.

“Tanpa dukungan dan kerja sama seluruh pengurus maupun kader, saya tidak mungkin bisa berjalan sendiri. Mohon doa dan dukungannya agar PKB Tanah Laut semakin bermanfaat bagi kemajuan daerah,” ujar H Uli.

Pesan tersebut menjadi relevan dengan agenda DPW PKB Kalsel yang kini menargetkan pembenahan struktur hingga tingkat ranting.

Artinya, setelah menerima SK, jajaran DPC tidak hanya dituntut menjalankan roda organisasi di tingkat kabupaten, tetapi juga memastikan mesin partai hadir sampai ke akar rumput.


Struktur Dikebut, Kaderisasi Diperkuat

Selain melengkapi kepengurusan, PKB Kalsel juga melakukan penyesuaian terhadap sejumlah aturan organisasi baru.

Salah satunya berkaitan dengan pembatasan usia pada sejumlah posisi kepengurusan. Ketua DPC PKB Kota Banjarmasin, Dedy Sophian, menjelaskan beberapa posisi penting harus diisi kader berusia di bawah 35 tahun.

Penataan itu, menurutnya, sekaligus menjadi bagian dari strategi regenerasi kader.

“Melalui penataan ini, kita akan memiliki kader militan dalam lima hingga sepuluh tahun ke depan,” kata Dedy.

Bagi PKB, regenerasi menjadi penting agar struktur partai tidak hanya kuat untuk kebutuhan politik saat ini, tetapi memiliki kesinambungan kepemimpinan dalam jangka panjang.


Domisili Kader Ikut Ditertibkan

Pembenahan juga menyasar struktur di tingkat kecamatan.

Dedy mencontohkan kepengurusan di Kecamatan Banjarmasin Tengah yang masih memerlukan penataan. Salah satu dasar yang digunakan adalah domisili sesuai KTP kader.

“Jika KTP tertulis Banjarmasin Tengah, maka kepengurusannya di Banjarmasin Tengah,” jelasnya.

Penataan struktur tersebut ditargetkan selesai dalam waktu satu hingga dua bulan.

Dengan demikian, kepengurusan baru diharapkan tidak berhenti pada legalitas SK, tetapi segera bergerak membangun jaringan organisasi dari tingkat DPC, kecamatan hingga ranting.


Harlah ke-28, Momentum Memulai Kerja Baru

Harlah ke-28 PKB Kalsel akhirnya memiliki makna lebih dari sekadar peringatan perjalanan partai.

Bagi H Uli dan jajaran DPC PKB Tanah Laut, momentum tersebut menjadi awal untuk memperkuat barisan dan memastikan seluruh kader memiliki arah kerja yang sama.

Konsolidasi internal juga diharapkan berjalan beriringan dengan sinergi bersama pemerintah dan berbagai elemen masyarakat, terutama dalam mengawal program yang menyentuh kepentingan publik.


SK yang diterima H Uli kini menjadi pijakan baru.

Tantangannya adalah bagaimana kepengurusan tersebut segera diterjemahkan menjadi kerja organisasi yang nyata—bukan hanya di atas struktur, tetapi sampai ke tingkat ranting dan tengah masyarakat.

Sebab, partai yang kuat bukan hanya ditandai oleh lengkapnya susunan pengurus, tetapi oleh seberapa solid kadernya bergerak dan seberapa nyata manfaatnya dirasakan masyarakat.

(derapwaktu.com/dw1)