DERAPWAKTU.COM, PELAIHARI – Persoalan jaminan kesehatan masyarakat masih menjadi perhatian Komisi II DPRD Kabupaten Tanah Laut (Tala),Kalimantan Selatan. 

Setelah sebelumnya menyoroti penyesuaian peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI), kini komisi yang membidangi kesejahteraan rakyat tersebut kembali mengagendakan pembahasan terkait sinkronisasi dan validasi data peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Pembahasan itu dilakukan melalui rapat kerja Komisi II DPRD Tala dalam rangka evaluasi realisasi program dan kegiatan tahun 2026 sekaligus sinkronisasi dan validasi data peserta JKN menuju Universal Health Coverage (UHC) bersama BPJS Kesehatan dan SKPD terkait, Senin (9/11/2026).

Rapat bertempat di ruang rapat paripurna DPRD Tala itu dipimpin Ketua Komisi II DPRD Tala, H Agus Prasetya B, yang juga merupakan politisi berpengaruh Partai Golkar.

Perhatian terhadap persoalan jaminan kesehatan ini bukan kali pertama ditunjukkan Agus. 

Sebelumnya, dalam rapat kerja pada 6 Oktober 2026, ia juga menyoroti penyesuaian kepesertaan PBI, khususnya agar masyarakat dengan penyakit kronis tidak kehilangan jaminan kesehatan hanya karena perubahan klasifikasi desil.

Saat itu, Komisi II turut menyoroti sekitar 71.000 peserta PBI yang pembiayaannya ditanggung pemerintah daerah. DPRD meminta proses penghapusan dilakukan berdasarkan verifikasi kelayakan, bukan semata-mata perubahan data administratif.

Bagi H Agus, persoalan jaminan kesehatan memiliki dimensi yang lebih luas karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat. Terutama kelompok ekonomi bawah yang sangat bergantung pada pembiayaan pemerintah untuk memperoleh akses pelayanan medis.

Karena itu, sinkronisasi dan validasi data peserta JKN menjadi bagian penting dalam pengawasan DPRD terhadap penyelenggaraan program kesehatan di daerah.

Data kepesertaan yang akurat diperlukan agar masyarakat yang memenuhi kriteria tetap memperoleh perlindungan, sementara program dan anggaran kesehatan dapat direalisasikan secara tepat sasaran.

Melalui rapat kerja terbaru tersebut, Komisi II DPRD Tala kembali menempatkan persoalan jaminan kesehatan sebagai salah satu agenda pengawasan terhadap realisasi program pemerintah daerah tahun 2026.

Upaya ini sekaligus menjadi bagian dari dorongan agar cakupan UHC di Tanah Laut tidak hanya tercermin dalam angka kepesertaan, tetapi juga menjamin masyarakat benar-benar mendapatkan akses pelayanan kesehatan ketika membutuhkan.

(derapwaktu.com/banyulangit)