DERAPWAKTU.COM, PELAIHARI  – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) mendorong penguatan tata kelola data geospasial sebagai dasar menentukan prioritas pembangunan, meningkatkan pemerataan layanan publik, hingga mendukung ambisi menjadikan Kalsel sebagai pusat logistik Kalimantan.

Gubernur Kalsel H Muhidin menegaskan, data geospasial yang berkualitas diperlukan untuk memetakan potensi pertanian, perikanan, industri, dan pariwisata, sekaligus mengidentifikasi kondisi infrastruktur serta jalur logistik yang tersedia.

Pesan tersebut disampaikan melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Muhammad Syarifuddin, saat menghadiri Penganugerahan Geospasial Banua Award 2026 di Aula Khalid Maksum, Kantor Bappeda Kalsel, Senin (19/10/2026).

Menurut Muhidin, data spasial yang akurat dan terintegrasi memungkinkan pemerintah melihat keterkaitan antarsektor secara utuh. 

Dengan demikian, penentuan lokasi pembangunan dan program prioritas dapat dilakukan lebih terarah, sehingga penggunaan anggaran sesuai kebutuhan masyarakat.

Ia menegaskan pembangunan yang tepat sasaran dimulai dari mengenali wilayah sendiri. 

"Untuk menyiapkan fasilitas pendidikan dan kesehatan, kita perlu tahu lebih dahulu desa mana yang layanannya belum memadai. Untuk mengantisipasi bencana, kita perlu mengetahui kawasan mana yang paling berisiko,” ujar Syarifuddin saat membacakan sambutan gubernur.


Data Akurat untuk Menentukan Prioritas

Penguatan data geospasial juga menjadi bagian penting dalam mendukung perencanaan pembangunan berbasis kebutuhan wilayah. 

Informasi mengenai kondisi geografis, persebaran penduduk, potensi ekonomi, dan tingkat kerawanan bencana dapat menjadi rujukan dalam menentukan intervensi pemerintah.

Karena itu, Muhidin meminta pengelolaan data tidak hanya menjadi urusan teknis, tetapi juga tanggung jawab pimpinan perangkat daerah. 

Setiap instansi perlu memastikan adanya penanggung jawab yang jelas, pengelola berkompeten, serta proses pemutakhiran dan pemeriksaan kualitas data secara berkala.

Ia juga menekankan pentingnya pertukaran data antarinstansi sesuai kewenangan dan ketentuan akses. 

Setiap data harus memiliki sumber dan metadata yang jelas agar dapat digunakan oleh pihak lain secara tepat dan tidak menimbulkan perbedaan penafsiran.

Kepada pemerintah kabupaten dan kota, Muhidin mengajak agar koordinasi dengan pemerintah provinsi semakin diperkuat untuk membangun keterhubungan data antarwilayah.

Gubernur turut meminta Bappeda Kalsel mengoordinasikan tindak lanjut hasil evaluasi Geospasial Banua Award bersama perangkat daerah terkait.

Termasuk mendorong pertukaran praktik baik antara simpul jaringan informasi geospasial pusat dan daerah.

Ia juga mengajak Badan Informasi Geospasial (BIG), perguruan tinggi, serta seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan informasi geospasial.

Upaya tersebut diharapkan memperkuat penerapan kebijakan Satu Peta dan Satu Data Indonesia di Kalsel, sehingga perencanaan pembangunan antarsektor dan antarwilayah dapat berjalan lebih terpadu.


Banjarmasin Juara Kategori Kabupaten/Kota

Dalam rangkaian kegiatan tersebut, Sekdaprov Kalsel Muhammad Syarifuddin, didampingi Deputi Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial BIG, Ibnu Sofian, menyerahkan penghargaan kepada perangkat daerah provinsi serta pemerintah kabupaten/kota atas pengelolaan informasi geospasial.

Pada kategori Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Kalsel, Dinas Kelautan dan Perikanan meraih juara pertama. 

Posisi kedua ditempati Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), sedangkan juara ketiga diraih Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.

Adapun juara harapan pertama diraih Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, harapan kedua Dinas Kehutanan, serta harapan ketiga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalsel.

Sementara itu, pada kategori pemerintah kabupaten/kota, Kota Banjarmasin meraih juara pertama, disusul Kabupaten Banjar di posisi kedua dan Kabupaten Tanah Bumbu di posisi ketiga.

Juara harapan pertama diraih Kota Banjarbaru, harapan kedua Kabupaten Kotabaru, dan harapan ketiga Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Kepala Bappeda Kalsel, Suprapti Tri Astuti, dalam laporannya menjelaskan bahwa Geospasial Banua Award mengadopsi konsep Bhumandala Award, yakni penghargaan informasi geospasial di tingkat nasional.

Menurutnya, kegiatan yang diselenggarakan Pemprov Kalsel melalui Bappeda selaku pembina data geospasial daerah tersebut dilaksanakan setiap dua tahun sekali. 

Tahun 2026 menjadi penyelenggaraan ketiga, dengan tujuan mengapresiasi sekaligus mendorong peningkatan kinerja simpul jaringan informasi geospasial daerah.

Mengusung tema “Tata Kelola Data yang Berkualitas Menuju Pembangunan yang Handal dan Berkelanjutan”, penganugerahan ini diharapkan mendorong perangkat daerah dan pemerintah kabupaten/kota terus meningkatkan kualitas, integrasi, serta pemanfaatan data geospasial.

Dengan dukungan data yang akurat dan saling terhubung, kebijakan pembangunan di Kalsel diharapkan semakin terarah, efektif, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan tantangan pengembangan wilayah secara berkelanjutan.

(derapwaktu.com/aol)