DERAPWAKTU.COM, BANJARMASIN – Konsolidasi delapan Bank Perekonomian Rakyat (BPR) milik pemerintah kabupaten di Kalimantan Selatan diarahkan untuk memperkuat akses permodalan masyarakat, terutama pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Gubernur Kalsel H Muhidin menegaskan, penyatuan kelembagaan BPR tersebut tidak boleh menghentikan program pembiayaan yang selama ini telah berjalan di daerah, termasuk pinjaman berbunga nol persen.

“Program pinjaman nol persen tetap dilaksanakan. Itu tetap harus berjalan,” tegas Muhidin seusai penandatanganan nota kesepahaman (MoU) konsolidasi BPR milik pemerintah daerah se-Kalsel di Hotel Galaxy, Banjarmasin, Selasa (13/10/2026) malam.

Konsolidasi ini melibatkan delapan BPR milik pemerintah Kabupaten Tabalong, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Hulu Sungai Selatan, Barito Kuala, Tapin, Kotabaru, dan Tanah Laut.

Melalui skema tersebut, delapan BPR akan disatukan dalam satu kelembagaan dengan pusat operasional di Banjarmasin. Kantor yang selama ini beroperasi di masing-masing kabupaten direncanakan menjadi jaringan cabang.

“Jadi, kita gabung menjadi satu. Nanti pusatnya di Banjarmasin, sedangkan delapan BPR yang ada di kabupaten menjadi cabang,” ujar Muhidin.


Program Daerah Tetap Diperhatikan

Pemprov Kalsel mendorong agar konsolidasi tidak sekadar menata struktur kelembagaan, tetapi juga meningkatkan kemampuan BPR dalam mendukung kebutuhan pembiayaan masyarakat.

Muhidin membuka ruang bagi pemerintah kabupaten untuk mengusulkan program pembiayaan sesuai kebutuhan masyarakat di daerah masing-masing. Usulan tersebut dapat dibahas bersama dalam kerangka kelembagaan BPR yang terkonsolidasi.

Dengan demikian, program unggulan daerah diharapkan tetap dapat berjalan, sementara pengelolaan dan koordinasi pembiayaan dilakukan melalui struktur yang lebih terpadu.

Namun, proses penggabungan tetap harus mengikuti ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pemprov Kalsel melalui Biro Perekonomian Sekretariat Daerah diminta menyiapkan format kelembagaan dan mekanisme pelaksanaan bersama OJK.

“Kita buat sesuai aturan yang ada. Biro Ekonomi bersama OJK menyiapkan formatnya supaya nanti tidak salah,” kata Muhidin.


Bank Kalsel Dukung Kantor Pusat dan Peningkatan SDM

Direktur Utama Bank Kalsel Fachrudin mengatakan, proses konsolidasi telah dibahas sejak sekitar dua tahun lalu dan kini dimatangkan bersama OJK serta Pemprov Kalsel.

Menurut Fachrudin, konsolidasi diharapkan dapat menyehatkan kelembagaan, meningkatkan efisiensi, dan memperkuat koordinasi bisnis BPR.

Bank Kalsel menyatakan siap mendukung penyediaan fasilitas kantor pusat di Banjarmasin serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia, termasuk melalui pelatihan bagi komisaris, direksi, dan pegawai BPR melalui Aksel University.

“Bank Kalsel siap mendukung konsolidasi ini, termasuk fasilitas kantor pusat dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia,” ujarnya.

Fachrudin menambahkan, program pembiayaan di setiap daerah tetap dapat disesuaikan dengan visi dan misi kepala daerah masing-masing. Konsolidasi ditargetkan memasuki tahap pelaksanaan pada April 2027.

Ke depan, sinergi BPR dan Bank Kalsel diharapkan memperluas dukungan terhadap perekonomian daerah dengan pembagian peran bisnis yang jelas, sehingga layanan kedua lembaga dapat saling melengkapi dan tidak tumpang tindih.

(derapwaktu.com/aol)