DERAPWAKTU.COM, BANJARBARU – Gubernur Kalimantan Selatan H Muhidin berharap pendampingan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tidak hanya berfokus pada tata kelola keuangan pemerintah, tetapi juga menjangkau pelaksanaan program pembangunan yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat.

Harapan itu disampaikan Muhidin saat mengukuhkan Harry Bowo sebagai Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan di Gedung Idham Chalid, Banjarbaru, Kamis (15/10/2026).

Harry Bowo menggantikan Ayi Riyanto berdasarkan Keputusan Kepala BPKP Nomor KP.01.03/KEP-406/K/SU/2026 tertanggal 4 September 2026 tentang Pengangkatan dan Pemindahan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan BPKP.

Muhidin menekankan pentingnya kesinambungan pendampingan BPKP untuk membantu pemerintah daerah mengelola keuangan dan melaksanakan pembangunan sesuai ketentuan. Menurutnya, arahan dan pembinaan dari lembaga pengawasan diperlukan agar kebijakan penggunaan anggaran tetap berada pada koridor yang benar.

“Kami berharap nanti ini bisa kita tingkatkan lebih baik dalam pembinaan untuk pengelolaan keuangan dan pembangunan di Kalsel,” ujar Muhidin.

Ia menyebutkan, selama ini Pemerintah Provinsi Kalsel meminta arahan BPKP dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pengelolaan keuangan daerah. 

Dukungan tersebut diharapkan terus diperkuat, terutama untuk memastikan program pembangunan berjalan dengan tata kelola yang baik, transparan, dan akuntabel.

Gubernur juga menyoroti peran Inspektorat Daerah sebagai aparat pengawasan intern pemerintah (APIP). 

Ia berharap pembinaan BPKP terhadap jajaran inspektorat di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota terus ditingkatkan agar pengawasan internal dapat berjalan lebih optimal.

“Saya juga mengharapkan pembinaan BPKP terhadap Inspektorat Daerah sebagai aparat pengawas intern pemerintah terus diperkuat. Pengawasan yang bekerja dari dalam akan meringankan pekerjaan semua pihak,” jelasnya.


Utamakan Pencegahan

Sementara itu, Deputi Bidang Akuntan Negara BPKP Iwan Taufiq Purwanto mengatakan, kehadiran BPKP di Kalsel diharapkan memberi manfaat dalam mengawal program pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Ia menegaskan, pendekatan pencegahan perlu diutamakan agar potensi permasalahan dapat diidentifikasi lebih awal, sebelum berkembang menjadi persoalan yang membutuhkan tindakan korektif.

“Kita mengutamakan pencegahan dibandingkan korektif. Jadi ini yang kita dorong,” kata Iwan.

Ia berharap Harry Bowo segera melanjutkan pembinaan yang telah dilakukan pejabat sebelumnya, sekaligus memperkuat pengawalan terhadap program strategis pemerintah pusat dan program prioritas Gubernur Kalsel.

Dengan penguatan pendampingan dan pengawasan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan, pengelolaan anggaran diharapkan semakin tertib dan pelaksanaan pembangunan dapat mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Prosesi pergantian kepala perwakilan tersebut ditandai dengan penandatanganan berita acara serah terima jabatan oleh pejabat lama dan pejabat baru, disaksikan Gubernur Kalsel serta Deputi Bidang Akuntan Negara BPKP.

Acara itu turut dihadiri Ketua DPRD Kalsel Supian HK, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan instansi vertikal, bupati dan wali kota se-Kalsel, serta para inspektur kabupaten/kota.

(derapwaktu.com/aol)