Untuk memperdalam substansi kedua regulasi, Panitia Khusus (Pansus) XI dan Pansus X DPRD Tala menggelar Focus Group Discussion (FGD) sekaligus konsultasi dengan sejumlah pihak terkait, Rabu (18/11/2026).
Kegiatan yang berlangsung di salah satu rumah makan di kawasan Jalan KH Mansyur, Pelaihari, tersebut juga menghadirkan Kasubdit BUMD Direktorat BUMD serta Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Kalimantan Selatan melalui Zoom Meeting.
FGD melibatkan perwakilan PT Baratala Tuntung Pandang (Perseroda), Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut, serta Bagian Perekonomian Setda Tala.
Ada dua agenda legislasi yang menjadi fokus pembahasan. Pansus XI membahas Raperda tentang penyertaan modal kepada PT Baratala Tuntung Pandang (Perseroda).
Sedangkan Pansus X mendalami Raperda perubahan bentuk badan hukum PT Baratala Tuntung Pandang menjadi Perseroda.
Kedua pembahasan tersebut memiliki keterkaitan dalam penataan perusahaan milik daerah.
Aspek perubahan bentuk badan hukum memerlukan kejelasan landasan regulasi, sementara penyertaan modal berkaitan dengan kebijakan pemerintah daerah dalam mendukung permodalan perusahaan.
Dalam forum tersebut, sejumlah anggota pansus turut aktif menyampaikan pandangan, masukan, dan gagasan untuk memperkaya pembahasan materi Raperda.
Di antaranya Ridha Hayani, Hj Endang Isnawangsih, dan Muhammad Ismail Nurrohman.
Berbagai masukan yang disampaikan menjadi bagian dari proses pendalaman substansi regulasi bersama unsur pemerintah daerah dan narasumber dari instansi terkait.
Pelibatan unsur Direktorat BUMD dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum juga menjadi bagian dari upaya memperoleh masukan dari sisi tata kelola BUMD dan aspek pembentukan peraturan perundang-undangan.
Melalui FGD dan konsultasi tersebut, DPRD Tala berupaya memastikan kedua Raperda memiliki landasan hukum yang jelas dan substansi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pembahasan ini diharapkan dapat menghasilkan regulasi yang memberikan kepastian hukum bagi pengelolaan PT Baratala Tuntung Pandang sekaligus menjadi landasan dalam kebijakan penyertaan modal pemerintah daerah.
(derapwaktu.com/banyulangit)
Komentar (0)