Peristiwa itu bermula dari proses penyaluran Dana Desa bagi 206 kampung di 25 distrik yang berlangsung di Bank Papua sejak siang. Awalnya, situasi disebut berjalan tertib.
Namun, persoalan muncul ketika hingga sekitar pukul 17.40 WIT, proses pencairan belum sepenuhnya berjalan sesuai harapan.
Kekecewaan warga kemudian memuncak dan massa bergerak menuju Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kampung (PMK).
Sekitar pukul 18.45 WIT, situasi berubah drastis.
Dialog yang sebelumnya dilakukan bersama Bupati Puncak Elvis Tabuni tidak mampu meredakan ketegangan.
Massa kemudian melakukan pelemparan dan pembakaran yang dengan cepat merembet ke sejumlah fasilitas pemerintahan di kompleks perkantoran Ilaga.
Berdasarkan data Polres Puncak, sedikitnya tiga bangunan pemerintahan terbakar habis, yakni Kantor DPRK/DPRD Puncak, Kantor Dinas Kesehatan, serta gudang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Sementara itu, delapan kantor lainnya terbakar sebagian atau mengalami kerusakan. Bangunan tersebut meliputi Kantor Bupati dan Wakil Bupati, Kantor Sekretaris Daerah, Kantor PMK, Kantor Dinas Sosial, Kantor Keuangan, Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Kantor Kesbangpol, serta Kantor BKPSDM.
Tidak hanya gedung pemerintahan. Satu unit mobil dinas milik Dinas Ketahanan Pangan yang berada di halaman Kantor Bupati juga ikut terbakar.
Peristiwa tersebut membuat kompleks pemerintahan Kabupaten Puncak mengalami kerusakan dalam waktu relatif singkat.
Mengapa Aparat Tak Berada di Kompleks Perkantoran?
Pertanyaan kemudian muncul: mengapa aparat keamanan tidak langsung berada di kompleks perkantoran ketika pembakaran pertama terjadi?
Menurut kronologi yang disampaikan, sejak pagi fokus pengamanan TNI-Polri berada di Bank Papua, lokasi penyaluran Dana Desa. Pada saat itu, massa masih dalam kondisi tertib dan belum menunjukkan tanda-tanda kerusuhan.
Perubahan situasi berlangsung cepat.
Ketika persoalan pencairan memicu kekecewaan sekitar pukul 17.40 WIT, massa berpindah menuju Kantor PMK. Hanya sekitar satu jam kemudian, aksi pembakaran terjadi dan massa bergerak menyebar ke sejumlah gedung pemerintahan.
Besarnya jumlah massa juga menjadi kendala. Warga yang datang berasal dari berbagai kampung dan distrik sehingga jumlah mereka jauh lebih besar dibandingkan personel keamanan yang berada di lokasi awal.
Kondisi mulai malam hari dengan keterbatasan pencahayaan turut menyulitkan aparat melakukan pengendalian ketika massa bergerak ke sejumlah titik secara bersamaan.
Polisi Pilih Cegah Korban Jiwa
Di tengah situasi yang semakin tidak terkendali, Polres Puncak mengambil langkah taktis dengan membagi kekuatan untuk mengamankan objek vital sekaligus memastikan Bupati dan jajaran pejabat Pemkab Puncak tidak menjadi sasaran massa.
Sekitar 40 personel yang dipimpin Kasat Sabhara juga dikerahkan bersama tokoh masyarakat untuk melakukan pendekatan persuasif.
Sementara itu, personel Satgas Penegakan Hukum Operasi Damai Cartenz disiagakan di kawasan Perempatan Alun-Alun, tepat di depan Polsek Ilaga. Satgas Tindak ditempatkan di Pos Komando Taktis untuk mengantisipasi pergerakan massa.
Pendekatan persuasif tersebut akhirnya membuat massa berangsur membubarkan diri pada malam yang sama.
Kini Ilaga dalam Pengamanan KetatPasca-kerusuhan, pengamanan di Ilaga diperketat. Personel gabungan TNI-Polri melakukan patroli di sejumlah titik strategis, termasuk kawasan pemerintahan, permukiman dan pusat aktivitas masyarakat.
Garis polisi dipasang di sejumlah kantor yang terdampak pembakaran. Aparat juga disiagakan untuk mengantisipasi kemungkinan adanya pergerakan massa susulan.
Polda Papua Tengah turut mengirimkan bantuan kendali operasi (BKO) sebanyak satu Satuan Setingkat Peleton (SST) Brimob ke Polres Puncak.
Kapolda Papua Tengah Brigjen Pol Jeremias Rontini bersama Danrem setempat juga dijadwalkan turun langsung ke Ilaga untuk memantau dan memperkuat pengendalian keamanan.
Peristiwa ini menjadi catatan serius bahwa persoalan penyaluran Dana Desa tidak hanya menyangkut administrasi dan keuangan kampung, tetapi dapat berkembang menjadi persoalan keamanan ketika kekecewaan masyarakat tidak segera menemukan titik terang.
Kini, selain pemulihan keamanan, perhatian tertuju pada penelusuran persoalan penyaluran Dana Desa yang menjadi pemicu kerusuhan tersebut—termasuk memastikan apakah benar terjadi pemotongan atau ketidaksesuaian jumlah dana yang diterima kampung.
Sebab, sebelas kantor pemerintahan yang rusak atau terbakar adalah konsekuensi nyata dari persoalan yang bermula dari uang pembangunan kampung.
(derapwaktu.com/dw1)
Komentar (0)